ELABORASI REFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK:

TELAAH KRITIS TERHADAP UPAYA AKTUALISASI KEBUTUHAN

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

OLEH : MARDIASMO

UNIVERSITAS GADJAH MADA

REVIEW JURNAL

            Laporan keuangan sektor publik merupakan kendaraan utama untuk menunjukkan akuntabilitas publik (Tayib, 1999). Dengan demikia, apabila dilakukan pendekatan terhadap pentingnya sistem akuntansi sektor publik maka dapat dilakukan dari berbagai perspektif diantaranya dari sisi core business dan pengukuran kinerja (performance measurement) entitas atau organisasi pemerintahan. Pada Core Business Perspective Reformasi structural mensyaratkan adanya restrukturisasi pada individu bisnis atau pasar dimana mereka melaksanakan aktifitasnya.

PERFORMANCE MEASUREMENT PERSPECTIVE

Peran pemerintah daerah sangat menyentuh kehidupan masyarakat, bahkan sering layanan yang merupakan produk pemerintah daerah tersebut menjadi pusat layanan bagi masyarakat. Pelayanan jasa yang tersebut juga menyangkut kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapainya menunjukkan tingkat peradaban masyarakat (Donnelly, 1998).  Sistem pengukuran kinerja akan berhasil ketika strategi organisasi dan ukuran kinerja dtempatkan sejajar dan pimpinan organisasi mampu menyampaikan visi, misi, nilai, dan arah strategi bagi organisasi dan stakeholder (LAN, 2000). Aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja meliputi aspek keuangan, kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, operasi internal dan pasar, dan sebagainya.

HUBUNGAN GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.

Hubungan keduanya adalah akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan upaya elaborasi good governance ke tataran yang lebih riil. Artikulasi dan elaborasi yang dimaksudkan dapat melalui akuntansi manajemen.  Untuk itu, perlu elaborasi kedua masalah tersebut ke dalam tataran regulasi hukum. Regulasi ini sangat penting karena ia sebagai tonggak untuk memulai adanya reformasi.

KONSEPSI PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok, atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggungjawab. Kewajiban ini meliputi (Artley, 2000):

1.      Answering, usaha untuk memberikan penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan/atau pemenuhan tanggungjawab.

2.      Reporting, pelaporan hasil atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan, dan

3.      Producing, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai

Adapun tujuan laporan keuangan sektor publik menurut GASB (1999) adalah:

1.      Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya (demonstrating accountability)

2.      Melaporkan hasil operasi (reporting operating result)

3.      Melaporkan kondisi keuangan ( reporting financial condition)

4.      Melaporkan sumber daya jangka panjang (reporting long live resources)

UNIFORMITY DAN FLEXIBILITY

Pendekatan uniformity cenderung memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian akuntansi dengan aturan yang diterapkan atau yang berlaku. Sedangkan pendekatan fleksibilitas cenderung memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian akuntansi dengan kenyataan.

KESIMPULAN:

Krisis yang terjadi di beberapa negara telah memberikan gambaran yang nyata terhadap kesehatan sistem pengelolaan keuangan pada beberapa negara di Asia. Hal ini mendorong negara-negara tersebut untuk berupaya melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural mengarahkan reformasi akuntansi yang membawa pemikiran pada pentingnya penyusunan dan implementasi sistem akuntansi keuangan sektor publik. Pentingnya penyusunan dan implementasi juga didorong berbagai perspektif antara lain core business perspective, performance measurement perspective, dan pelaksanaan good governance serta pengalaman penerapan sistemakuntansi pemerintah dari berbagai negara. Selain itu, era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal member keleluasaan (diskresi) bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan paradigma baru. Hal ini akan memberikan dampak terhadap keterbukaan informasi kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan asset yang dimiliki oleh daerah. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah daerah baik vertical maupun horizontal akan meningkat.